PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI DASAR PEMBERIAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP PINANGKI SIRNA MALASARI

ABSTRAKrnPertimbangan majelis hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa yang didapat dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, berikut keadaan yang melekat dalam diri terdakwa, yang dapat menentukan diperberat atau diringankannya hukuman pidana, terdapat dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam mempertimbangkan kesalahan terdakwa, ketentuan perundang-undangan yang dijadikan acuan dan dipakai majelis hakim adalah ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dakwaan oleh penuntut umum, yang kemudian disesuaikan dengan unsur subjektif dan unsur objektif perbuatan pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam mempertimbangkan keadaan terdakwa yang dapat memberatkan atau meringankan, majelis hakim dapat mempertimbangkan beberapa keadaan yang dapat memberatkan yang regulasinya disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atau menggunakan pertimbangan subjektif, yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh majelis hakim sendiri.rnPenelitian ini mengunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.rnSetelah dilakukan penelitian ini, pertimbangan majelis hakim terkait keadaan terdakwa yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman pidana yang diberikan kepadanya dapat berupa pertimbangan yang keadaan terdakwanya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan atau penilaian subjektif majelis hakim yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalimat Kunci: Pertimbangan Hakim, Keadaan Memberatkan, Keadaan Meringankan