KEBIJAKAN IMPOR GULA OLEH MENTERI PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

ABSTRAKrnKebijakan impor gula merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga gula di dalam negeri. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut menimbulkan polemik karena dalam praktiknya tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Permasalahan ini terlihat dalam kebijakan impor gula pada masa Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, khususnya terkait penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) dalam pemenuhan stok gula nasional melalui kerja sama dengan perusahaan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian tindakan Menteri Perdagangan, khususnya dalam penunjukan pelaksana impor dan mekanisme distribusi gula, dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 serta prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Menteri Perdagangan memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan impor gula sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan yang mengatur impor gula kristal putih oleh BUMN dengan praktik kerja sama yang melibatkan pihak swasta. Kondisi ini menimbulkan potensi penyimpangan kebijakan (policy error) serta tidak sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.rnKata Kunci: Kebijakan Impor Gula, Hukum Administrasi Negara, AUPB.