STANDAR PELAYANAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KORUPSI IMPOR TEKSTIL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 54/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST)

ABSTRAK Kasus korupsi di bidang kepabeanan dalam pelayanan impor tekstil sebagaimana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst menunjukkan adanya persoalan serius dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan tersebut dipengaruhi pengaturan standar pelayanan kepabeanan yang belum memberikan kejelasan pengaturan yang seragam dan terintegrasi, khususnya pada pelayanan impor tekstil nonfasilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam norma umum pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum sepenuhnya dijabarkan dalam pengaturan sektoral di bidang kepabeanan. Penelitian ini berfokus pada pengaturan standar pelayanan kepabeanan impor tekstil dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta mengkaji fungsi standar pelayanan publik sebagai instrumen pencegahan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur pelayanan publik dan kepabeanan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep standar pelayanan publik dan pencegahan korupsi dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan. Penelitian ini didukung dengan studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst untuk melihat keterkaitan antara kelemahan standar pelayanan dan praktik pelayanan kepabeanan dalam sektor impor tekstil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan standar pelayanan kepabeanan masih terbatas pada jenis layanan tertentu dan belum menjangkau secara utuh pelayanan impor tekstil nonfasilitas. Akibatnya, standar pelayanan tersebut belum berfungsi secara optimal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan standar pelayanan kepabeanan serta penguatan kedudukan standar pelayanan sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan pelayanan impor tekstil guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.rnKata Kunci: Standar Pelayanan Publik, Kepabeanan, Pencegahan Korupsi.