Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit terhadap Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Medis

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai etika profesi serta hak asasi pasien. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual oleh tenaga medis masih berfokus pada pelaku individu, sementara peran dan tanggung jawab Rumah Sakit sebagai institusi sering kali diabaikan. Padahal, Rumah Sakit memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan, perlindungan, dan mutu pelayanan kesehatan. Hubungan kerja antara Rumah Sakit dan tenaga medis menimbulkan adanya keterkaitan tanggung jawab hukum apabila tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkup pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kemungkinan pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit atas kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis di bawah kewenangannya.rnJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis apabila terbukti adanya hubungan kerja serta unsur kelalaian, pembiaran, atau kegagalan pengawasan. Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat diterapkan melalui doktrin vicarious liability dan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun demikian, belum adanya pengaturan yang tegas dan rinci menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.