PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN PEMERINTAH TERHADAP UPAH MINIMUM REGIONAL (STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LAMONGAN)

Skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Islam Dalam Penetapan
Pemerintah Terhadap Upah Minimum Regional (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan)”. Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja atau buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.
Persoalan upah adalah hal yang sangat penting karena ia mempengaruhi masyarakat secara keseluruan. Sedangkan pada dasarnya upah yang harus diterima oleh pekerja/buruh adalah berdasarkan perjanjian atau kesepakatan awal antara pekerja/buruh dengan majikan/pemberi kerja. Namun untuk mencegah minimnya pembayaran upah yang diberikan majikan kepada pekerja/buruh makan dalam hal ini pemerintah ikut serta dalam menetapan upah minimum untuk pekerja/buruh. Sehingga bagaimana cara pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menetapan upah minimum untuk pekerja/buruh di Kabupaten Lamongan, apakah sudah menetapkan upah minimum dengan keadilan, kelayakan, kebajikan, atau sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk
menjelaskan bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam Penetapan Pemerintah Terhadap Upah Minimum Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan pendekatan normatif yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan dokomentasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan atau
Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan dalam menetapkan upah minimum Kabupaten Lamongan sudah memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Survei pasar selalu dilakukan untuk mendapat nilai KHL setiap tahunnya, penetapan upah minimum sebelum diusulkan oleh Bupati kepada
Gubernur, Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan rutin menegadakan rapat bersama dengan APINDO dan Serikat Pekerja untuk menetapan upah minimum yang hendak diusulkan. Hal ini dapat dilihat proses penetapan upah minimum Kabupaten Lamongan sudah sesui dengan Hukum Islam. Meskipun adanya Peraturan Pemerintah baru Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang mana dalam penetapan upah minum hanya cukup dihitung menggunakan rumus formula penghitungan tanpa menggunakan survei pasar, namun Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan masih memberlakukan survei pasar untuk mengetahui nilai KHL dan sebagai bandingan antara nilai KHL hasil survei pasar dengan nilai hasil penghitungan dengan rumus Formula penghitungan. Kata Kunci: Upah, Hukum Islam, Prosedur Penatapan Upah Minimum.