PERBEDAAN PENAFSIRAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PRAKTIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Pembelaan diri dalam keadaan darurat atau biasa dikenal noodweer berdasarkan Pasalrn49 ayat (2) KUHP ialah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana tidak semuanya dapatrndijatuhkan Hukuman pidana, dalam beberapa kondisi hakim memberikan keputusan bebasrnkepada pelaku. Dimana terkait hal tersebut menggugah minat dan pemikirasn penulis dalamrnmenelaah dan melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan maraknya tindak pidanarnpembegalan. Begal ialah sebuah sebutan yang diberikan masyarakat terhadap seseorang yangrndengan sengaja mengambil barang milik orang lain dengan cara merampsa, memaksa bahkanrntidak jarang dilakukan dengan lanjutan tindak pidana kriminal lainnya, tidak ada definisirntentang perbuatan pidana pembegalan. Jadi pembegalan merupakan tindakan yangrndikategorikan perbuatan yang melanggar hukum dan terjadi pemberlakuan hukum yangrnberbeda oleh penegak hukumrnMetode penelitian yang digunakan adalah dengan legal research, adapun pendekatanrnpenelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Adapun tujuan yang hendakrndicapai dari penelitian ini adalah sebagai untuk mengetahui perbedaan penerapan hukumrnpidana di Indonesia tentang pembelaan terpaksa dan mengetahui dasar hukum yangrndigunakan hakim dalampertimbangan hakim pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak /2020/rnPN.KpnrnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus yang di analisis PerlindunganrnHukum terhadap pelaku pembunuhan pembelaan terpaksa terdapat pada pasal 49 KUHP, danrnmelalui pemeriksaan dalam persidangan yang menujukan bukti-bukti dan keterangan saksisaksi terdapat pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapatrnmeperingan hukuman atau alasan penghapusan pidana dalam melakukan pembelaan terpaksarndalam penjatuhan hukumam