PERBANDINGAN MEKANISME PENYELESAIAN UTANG MACET UMKM DI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG MACET KEPADA UMKM DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

ABSTRAK Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Namun pasca pandemi Covid-19 banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya sehingga menimbulkan kredit macet. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM yang memberikan mekanisme penghapusan piutang melalui penghapusbukuan dan penghapustagihan. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia juga menyediakan mekanisme penyelesaian utang melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keberadaan dua mekanisme tersebut menimbulkan potensi persoalan hukum terkait kepastian penyelesaian utang serta perlindungan hukum bagi debitor maupun kreditor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penghapusan piutang macet UMKM serta hubungannya dengan mekanisme penyelesaian utang melalui kepailitan dan PKPU.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penghapusan piutang macet dalam PP 47 Tahun 2024 bersifat administratif dan terbatas pada piutang bank atau lembaga keuangan non-bank milik BUMN. Sementara itu, penyelesaian utang melalui kepailitan dan PKPU bersifat litigasi melalui proses peradilan. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa penghapusan piutang tidak menghapus kewajiban debitor terhadap kreditor lain sehingga masih dimungkinkan adanya gugatan melalui mekanisme kepailitan. Oleh karena itu diperlukan analisis pengaturan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.rnrnKata Kunci : UMKM, Penyelesaian utang, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, UU Nomor 37 Tahun 2004, Perlindungan Hukum.