LEGALITAS PENYITAAN UANG YANG TELAH DIBAYARKAN ATAS JASA DALAM KASUS AFILIATOR

ABSTRAKrnPenyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan. Penyidik berhak melakukan penyitaan, penyidik berwenang menyita barang atau benda yang diduga hasil tindak pidana. Penyidik melakukan penyitaan menurut peraturan perundang-undangan, seringkali dalam melakukan penyitaan, penyidik melakukan kesalahan. Seperti melakukan penyitaan, terhadap uang yang dihasilkan dari profesionalitas atas jasa, yang uang tersebut merupakan uang hasil tindak pidana. Sehingga muncul permasalahan, apakah penyidik dapat melakukan penyitaan atas uang tersebut dan apakah uang tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute apporach) digabungkan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penyitaan hasil kejahatan harus dilihat dulu keabsahannya, dilihat dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP tentang barang bukti yang dapat disita dan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Barang bukti yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa atau yang berhak. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Kata kunci: Penyidik, Penyitaan, Barang Bukti, Uang