EVALUASI PENYELESAIAN UTANG UMKM YANG TIDAK TERBAYARKAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2024 DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KABUPATEN SIDOARJO

ABSTRAKrnKabupaten Sidoarjo merupakan wilayah dengan populasi UMKM yang sangat padat, sebagaimana tercermin dari profil ekonomi dan aktivitas produktif masyarakatnya. Padatnya jumlah UMKM tentunya juga diikuti dengan padatnya jumlah UMKM yang mengalami kredit macet. Efektivitas penyelesaian piutang sering kali terhambat karena kerangka hukum yang ada masih bersifat umum dan belum menyediakan prosedur spesifik yang relevan dengan karakteristik sektor UMKM. Guna menjawab tantangan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, penerapannya masih terdapat tantangan yang menyebabkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum. Kajian ini penting untuk mengukur efektivitas regulasi dalam menuntaskan persoalan kredit macet UMKM di tingkat daerah. Lebih lanjut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam apakah pemberlakuan peraturan tersebut bersesuaian atau justru berbenturan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian.rnMetode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (fact approach) serta pendekatan perundang-undangan (statute approach).rnHasil penelitian menunjukkan bahwa, pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, PP No 47 Tahun 2024 belum berjalan secara efektif di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut disebabkan adanya dua faktor utama yaitu belum terpenuhinya kriteria debitur yang disyaratkan serta adanya ketidakjelasan teknis dan regulasi pelaksana yang rinci. Di samping itu, penyelesaian utang UMKM dalam PP No. 47 Tahun 2024 dapat dinilai sepenuhnya selaras dengan prinsip dasar hukum perjanjian. PP No. 47 Tahun 2024 ini tidak menggeser fondasi KUHPerdata, tetapi dapat memperkuat keberlakuannya dalam konteks keadaan gagal bayar, serta memberikan tata Kelola yang lebih adaptif terhadap kebutuhan UMKM.rnKata Kunci: UMKM-Kredit Macet-Hukum Perjanjian