Pembaharuan Hukum Bersumber Pada Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi (Studi di Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan,Kabupaten Malang)

AbstrakrnPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan jawaban atas permasalahan atau persoalan hukum di Hutan Konservasi. Pengelolaan di Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan mengacu pada aspek kearifan lokal. Studi tentang pengaturan yang tumpang tindih antara UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penilaian terhadap aspek lokal dimana kesadaran masyarakat beradarnkonsisten dan berkelanjutan dalam melakukan upaya konservasi di kawasan CMC Tiga Warna yang mengacu pada konsep kearifan lokal budaya Jawa yaitu Memayu Hayuning Bhawana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Hukum Normatif, dengan peraturan perundang-undangan pendekatan dan Pendekatan Konseptual. Penyelesaian konflik norma yang terjadi diuji berdasarkan Teori Gert-Fredrick Malt pada prinsip preferensi terhadap hukum dengan beberapa metode, meliputi: a) Reinterpretasi; b) Pembatalan; c) Pemulihan; d) Penolakan. Dulu menemukan bahwa Bhakti Alam merupakan entitas lokal (berbentuk komunitas) yang hidup dan berlakurnkearifan lokal yang berbadan hukum berupa: 1) yayasan; 2) pemantauan masyarakat kelompok; dan 3) Kelompok Tani Hutan. Ternyata dalam praktiknya kearifan lokal tidak hanya itu saja wilayah masyarakat adat dan suku. Hal di atas merupakan paradoks dalam semangat yang dimiliki manusia persamaan hak dan kesempatan untuk berperan aktif dalam melindungi dan mengelola sumber daya alam lingkungan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengabaian (neglect) sebagai jawaban atas permasalahan yang ada yang ada dalam konflik hukum yang terjadi di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang mempunyai konsekuensi praktis. Mengenali hak entitas masyarakat lokal non-pribumi untuk membuat peraturan di wilayah yurisdiksinya kawasan hutan konservasi yang dikelolanya, pengakuan ini serupa dengan prinsip subsidiaritas dalam UU Desa. Keterbatasan definisi kearifan lokal semakin memperluas maknanya. Artinya kearifan lokal tidak hanya lahir dalam masyarakat hukum adat saja.