KUALIFIKASI PENINGKATAN KEKAYAAN YANG TIDAK WAJAR PERSEORANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Kepemilikan harta kekayaan yang meningkat dalam kurun waktu yang singkat para pejabat publik, pelaku bisnis, dan badan hukum selalu menjadi sorotan masyarakat. Perkembangan media sosial digital yang mendorong untuk mempublikasikan kepemilikan harta kekayaan setiap orang, baik pejabat publik, pelaku bisnis, dan badan hukum, menjadi bumerang manakala terjerat perkara pidana.Saat ini tindak pidana korupsi juga banyak terjadi pada subyek hukum privat, seperti perseorangan dan perseroan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik isu hukum mengenai kriteria peningkatan kekayaan secara tidak wajar perseorangan dapat dikategorikan tindak pidana. Untuk menjawab isu hukum tersebut akan digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang – undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dengan logika berpikir deduktif untuk menghasilkan preskripsi. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kriteria peningkatan kekayaan yang tidak wajar perseorangan yang dapat dikualifikasikan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri. Perbuatan ini merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 20 UNCAC. Indikator dalam memperkaya diri sendiri secara tidak wajar untuk memastikan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan secara sadar dan memang untuk mencari keuntungan. Ruang lingkup memperkaya diri sendiri tersebut termasuk keluarga baik sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga. Ketidakwajaran dalam kepemilikan kekayaan juga perlu ada dimana unsur ini harus dibuktikan oleh orang yang diduga melakukan perbuatan unexplained wealth