IMPLIKASI PERUMUSAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK
Indonesia memiliki peraturan yang bersifat khusus yaitu undang-undang di
luar KUHP, salah satunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Sanksi pidana penjara dan pidana denda
dalam undang-undang ini hanya mengatur ancaman batas maksimal khusus dan
tidak mengatur mengenai batas minimum khusus. Tidak diberlakukannya batas
minimum khusus dikhawatirkan dapat terjadi disparitas pidana dan penjatuhan
sanksi yang terlalu ringan yang tidak sebanding dengan perbuatannya. Oleh
karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perumusan sanksi pidana
penjara dan pidana denda dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan 2
(dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual appoach).
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa di dalam sistem penjatuhan pidana
pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara kurang tepat karena tidak mengatur mengenai batas minimum khusus
pada sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Hal ini dikhawatirkan dapat
mengakibatkan terjadinya hukuman terlalu ringan yang dapat mengakibatkan
pengulangan perbuatan tindak pidana pertambangan, hukuman yang tidak
berbanding lurus dengan perbuatan tindak pidana dan dampak dari perbuatan
tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, serta mengakibatkan terjadinya
disparitas pidana yang dilakukan oleh hakim. Oleh karena itu, diperlukan adanya
batas minimum khusus pada sanksi pidana penjara dan pidana denda dalam
ketentuan pidana Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.

Kata kunci : Pertambangan, Sanksi Pidana dalam UU Minerba