PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2023

ABSTRAK Pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan peraturan mengenai ketenagakerjaan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa “Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan”. Menindaklanjuti putusan tersebut kemudian Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut Perppu UU Cipta Kerja) dan ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6 Tahun 2023). Hal ini menjadi menarik untuk diteliti bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum pekerja alih daya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.rnKata kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Alih Daya