UPAYA PENYELESAIAN AGUNAN YANG TIDAK LAKU DALAM PELELANGAN OLEH BPR JATIM KANTOR CABANG PEMBANTU SAMPANG

ABSTRAK
Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Dengan demikian salah satu tindakan yang bisa dilakukan adalah melelang jaminan debitur yang berupa Hak Tanggungan. Terdapat dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan penjualan agunan kredit yang bermasalah pada BPR JATIM Kantor Cabang Pembantu Sampang dan bagaimana penyelesaian yang dilakukan BPR JATIM Kantor Cabang Pembantu Sampang atas agunan yang tidak laku dalam pelelangan.
Metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan jenis penelitian hukum hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian evaluatif yaitu suatu penelitian untuk menilai program-program yang dijalankan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan penjualan agunan kredit yang bermasalah pada BPR Jatim Kantor Cabang Pembantu Sampang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Berdasarkan ketentuan tersebut, tampak bahwa minimal jarak pengumuman dengan waktu pelelangan itu adalah 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang sedangkan pada prakteknya hanya 7 (tujuh) hari. Adapun penyelesaian BPR Jatim Kantor Cabang Pembantu Sampang atas agunan yang tidak laku dalam pelelangan itu tidak sesuai dengan dengan Pasal 27 Ayat (3) dan ayat (4) ) POJK Nomor 33/POJK.05/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 17 ayat (1) huruf cPOJK Nomor 33/POJK.05/2018, dan juga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 33/POJK.05/2018, sehingga seharusnya BPR Jatim Kantor Cabang Pembantu Sampang mendapatkan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 POJK Nomor 33/POJK.05/2018.

Kata Kunci :Lelang, Hak Tanggungan, AYDA, Bank Perkreditan Rakyat