EFEKTIVITAS PIDANA DENDA BAGI KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

NINDITA NOVI ASTUTIK (2017) EFEKTIVITAS PIDANA DENDA BAGI KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA. S1 thesis, Universitas Trunojoyo Madura.
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11938-ABSTRATC.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11938-ABSTRATC.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (88kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11938-COVER.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11938-COVER.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (738kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11938-CHAPTER 1.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11938-CHAPTER 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (222kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11938-CHAPTER 2.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11938-CHAPTER 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (261kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11938-CHAPTER 3.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11938-CHAPTER 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (311kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11938-CONCLUSION.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11938-CONCLUSION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (160kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11938-REFERENCES.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11938-REFERENCES.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (289kB)

Abstract

Dalam suatu tindak pidana bukan hanya perseorangan atau individu saja yang
dapat melakukan tindak pidana, melainkan suatu badan hukum atau biasa disebut
korporasi juga dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dewasa ini, korporasi
menjadi layak diperbincangkan mengingat banyak sekali tindak pidana yang dilakukan
oleh suatu korporasi.tentunya, dengan maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh
korporasi ini, perlu adanya suatu aturan. Di Indonesia sendiri telah ada beberapa
peraturan perundang-undangan yang telah mengatur pemidanaan bagi korporasi seperti
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan beberapa peratutan perundangundangan
lainnya.
Dalam
beberapa
peraturan
perundang-undangan
di
Indonesia,
jenis

sanksi

yang diberikan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana
denda. namun penerapan sanksi pidana denda tersebut masih menuai pertanyaan
apakah penerapan sanksi pidana denda tersebut telah efektif diberlakukan bagi
korporasi dan dapat memberikan efek jera terhadap korporasi yang melakukan tindak
pidana. Seperti pada kasus yang dilakukan oleh suatu korporasi PT. Giri Jaladhi Wana
dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm,
dimana dalam eksekusinya terdapat suatu permasalahan, dimana PT. Giri yang telah
diputus dengan pidana denda sejumlah Rp. 1,3 milyar itu tidak membayar pidana yang
telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu.
Dari pemaparan diatas timbul suatu isu hukum yaitu bagaimana efektivitas pidana
denda bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas pidana denda bagi korporasi sebagai
pelaku tindak pidana, adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach). Hasil penelitian ini adalah Melihat pada kasus PT. Giri yang melakukan
tindak pidana korupsi, dimana korporasi tersebut tidak membayar pidana denda yang
telah ditetapkan, sehingga pidana denda disini tidak efektif diberlakukan bagi korporasi
sebagai pelaku tindak pidana.
Kata Kunci : Efektivitas, Pidana Denda, Korporasi.

Item Type Thesis (Skripsi)
Thesis Type S1
Creators
Creators
NIM
NINDITA NOVI ASTUTIK
Department Ilmu Hukum
Uncontrolled Keywords Keywords: Effectiveness, Criminal Fines, Corporations.
Divisions Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum
Additional Information elib mass import
Depositing User Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id
Date Deposited 17 Oct 2026 18:10
Last Modified 24 Oct 2026 17:17
URI https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/27943

Actions (login required)

View Item
View Item