IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (STUDI KASUS POLRES BANGKALAN)

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan
MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format
tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan
dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani
masyarakat. Perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan yang menurut wujud
dan sifatnya bertetangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh
hukum. Dengan kata lain, perbuatan yang melanggar atau melawan hukum.
Tegasnya mereka yang merugikan masyakat, dalam arti bertentangan dengan atau
menghambat terlaksananya tata aturan dalam pergaulan masyarakat dapat pula
dikatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana. Salah satu perbuatan
pidana yang selalu menjadi perbincangan dan perdebatan hukum tidak ada
habisnya adalah Peredaran Narkotika. Narkotika secara etimologis berasal dari
bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan.
Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus umum Bahasa Indonesia, “Pega-wai”
berarti “orang yang bekerja pada pemerintah
Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian