IMPLIKASI PENENTUAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN BERDASARKAN KRITERIA UMUR PADA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

ABSTRAK
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlakuan hukum terhadap anak mengalami perubahan yang signifikan. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya memandang anak sebagai pelaku untuk mempertanggung jawabkan tetapi juga untuk perlindungan, yang direfleksikan dalam ketentuan pidana dan pemidanaan. Meskipun UU SPPA cenderung melindungi anak sebagai pelaku. Faktanya tindak pidana yang dilakukan anak justru terus berkembang baik dari segi kuantitaif dan kualitatifnya. Tidak jarang juga ditemukan anak yang berusia dibawah 14 tahun melakukan tindak pidana yang terbilang serius. Kondisi ini tentunya membawa persoalan tersendiri terhadap pencapaian tujuan UU Perlindungan Anak dalam konteks pemberian keadilan bagi korban sekaligus perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku. Persoalan isu yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak berkonflik dengan hukum dan apakah implikasi yuridis penentuan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak berkonflik dengan hukum.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang cenderung lebih bersifat teoritik. Yang menggunakan metode pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan Pencarian online. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan silogisme deduktif.
Dari analisa yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pengaturan sanksi pidana dan tindakan dalam UU SPPA umumnya dibedakan dalam usia anak belum berusia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, anak yang berusia 12 tahun hingga sebelum 14 tahun hanya dikenai sanksi berupa tindakan, selanjutnya hingga usia 18 tahun baru dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana diatur dalam batasan kriteria umur tersebut membawa adanya suatu implikasi dari segi yuridis. Dirasa belum mencerminkan adanya rasa keadilan dan belum proporsional. Implikasi tersebut membuka peluang bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa memperhatikan konteks kriteria umur tersebut. Mengingat konteks tersebut belum mencerminkan adanya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, sebagai korban, maupun sebagai saksi.
Kata kunci: Anak Berkonflik Hukum, SPPA, Pidana dan Tindakan