Implementasi Pengawasan Terhadap Aktivitas Tambang Ilegal Di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Pamekasan

Latar belakang penelitian ini adalah maraknya aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Pamekasan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, khususnya di kawasan rawan bencana, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dan belum adanya mekanisme pengaturan yang operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan serta penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan rawan bencana Kabupaten Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus melalui wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersifat koordinatif dan persuasif tanpa didukung kewenangan penindakan administratif, serta belum memiliki sistem pengawasan yang terstruktur dan berbasis data. Sementara itu, penegakan hukum belum efektif karena kewenangan utama berada pada pemerintah provinsi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Selain itu, faktor sosial ekonomi masyarakat dan lemahnya koordinasi antarinstansi turut menjadi hambatan. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat kekosongan pengaturan yang bersifat operasional serta keterbatasan kewenangan daerah yang menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum belum optimal. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah menyusun regulasi teknis pengawasan yang terintegrasi serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum guna meningkatkan efektivitas penanganan tambang ilegal. Kata kunci: aktivitas tambang ilegal, kawasan rawan bencana, penataan ruang, pengawasan