BAGI HASIL PANEN “PROLIMAN” ANTARA PETANI DENGAN JASA PENGAIRAN DI DESA MANUKAN KECAMATAN GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, di mana
pembagian hasil terhadap dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja, dilaksanakan
menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk
natura sesuai dengan perkembangan usaha tani. Perjanjian Bagi Hasil diatur Dalam
Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pada kenyataannya
di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dalam perjanjiannya
bagi hasil panen proliman dilaksanakan secara lisan atau kesepakatan bersama antara
petani dengan jasa pengairan. isu hukum yang dalam penelitian ini apakah
pelaksanaan perjanjian bagi hasil panen Proliman tidak mengandung unsur pemerasan
dan akibat hukum perjanjian bagi hasil panen Proliman.
Metode yang digunakan adalah menggunakan hukum empiris dengan
menggunakan pendekatan fakta (Fact Approach), dan analisis bahan hukum
menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut didapatkan hasil wawancara di
Desa Manukan Kabupaten Bojonegoro.
Dalam pelaksanaan pembagian hasil panen proliman antara petani dengan jasa
pengairan dilakukan secara lisan dengan kesepakatan bersama. Sebaiknya dalam
perjanjian di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dilakukan
secara tertulis, agar mempunyai kekuatan hukum. Bagi hasil di Desa Manukan
terdapat unsur pemerasan yang dilakukan oleh jasa pengairan terhadap petani karena
dalam bagi hasilnya antara 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dengan penghujan
bagi hasilnya sama proliman adanya ketidakseimbangan bagi hasil. Menurut
Burgerlijk Wetbook (BW) perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Manukan
Kabupaten Bojonegoro sah sepanjang tidak dimintai pembatalan perjanjian bagi hasil
oleh petani. Menurut Hukum Adat tersebut juga sah, karena adanya rasa saling
percaya dan kesepakatan bersama yang dilakukan di Desa Manukan Kabupaten
Bojonegoro.

Kata kunci: Perjanjian Bagi Hasil Petani