ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi
kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi
narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar
menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2009) disebutkan bahwa narkotika di satu
sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau
pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta di sisi lain dapat
pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan
atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa
dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan
adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward
sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan
direspon oleh Warga binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari sistem
Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi
perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat
serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Berdasarkan
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Kata Kunci: Remisi, Peredaran Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana.