Kewenangan Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Koordinasi Penanganan Kasus Korupsi

Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum dan menegakkan hak asasi manusia. Dalam menjalankan kekuasaannya di bidang penegakan hukum harus melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara merdeka dan bebas dari pengaruh atau campur tangan pihak manapun yang dapat menimbulkan keragu-raguan dalam melaksanakan kewenangannya, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki posisi yang sangat strategis dalam melakukan tindakan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang kejaksaan mengacu pada Pasal 1 angka 1-4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Selanjutnya, tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi mengacu pada pasal 6, 7, 8, yang dipertegas dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.rnKata kunci: Kewenangan Kejaksaan, KPK, Tindak Pidana Korupsi