ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI KETERLAMBATAN SPAYLATER (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS KEISLAMAN UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA)

Perkembangan teknologi finansial digital telah menghadirkan berbagai layanan pembayaran elektronik, salah satunya adalah Spaylater. Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan pembelian dengan sistem pembayaran tertunda. Kemudahan yang ditawarkan oleh Spaylater menjadikan layanan ini diminati oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, salah satunya Mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunodjoyo Madura. Namun demikian, penggunaan layanan ini tidak terlepas dari berbagai konsekuensi, salah satunya adalah penerapan sanksi keterlambatan pembayaran apabila pengguna tidak memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan, praktik ini menimbulkan pertanyaan dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait larangan riba.rnPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap penerapan sanksi keterlambatan pada layanan Spaylater dengan fokus pada mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas TrunodjoyornMadura. Penelitian menggunakan metode kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Mahasiswa Fakulats Keislaman Universitas Trunodjoyo Madura pengguna Spaylater, serta studi dokumentasi dari literatur hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan ketentuan penggunaan SpaylaterrnHasil penelitian menunjukkan adanya dua kelompok mahasiswa yang mengalami keterlambatan pembayaran, yaitu karena kelalaian dengan itikad baik dan karena keterbatasan ekonomi. Sistem Spaylater mengenakan sanksi 5% secara otomatis tanpa mempertimbangkan alasan keterlambatan, serta biaya penanganan 2,95% pada cicilan di atas satu bulan, sehingga kewajiban pembayaran melebihi pokok utang, terutama pada tenor panjang. Ditinjau dari hukum Islam, mekanisme tersebut tidak sesuai dengan prinsip ta’zīr karena sanksi diberlakukan tanpa mempertimbangkan unsur kemampuan dan tujuan pembinaan, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17 bahwa sanksi hanya dikenakan kepada pihak yang mampu dan tidak boleh bersifat komersial. Selain itu, karena mekanismenya mendekati akad qardh, adanya tambahan biaya dan denda bertentangan dengan prinsip qardh dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19 yang melarang penambahan atas pinjaman kecuali biaya administrasi nyata.