PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

ABSTRAK

Pemerintahan Presiden Soekarno telah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dinamakan Undang-undang nomor: 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Delik yang terdapat pada pasal 1 Undang-undang tersebut perbuatan yang dilaang adalah melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Selain delik yang diatur dalam pasal 1, delik penodaan agama juga diatur dalam pasal 4 atau pasal 156a KUHP. Delik Penodaan agama dalam pasal 156a KUHP kerap menjadi kontroversi terkait kata penodaan agama apa yang menjadi kualifikasi perbuatan dikatakan penodaan agama. Sejauh ini belum ada kualifikasi tertentu perbuatan seseorang dikatakan penodaan agama. Pasal 156a digunakan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui perbuatan sehingga dikualifikasikan sebagai penodaan agama.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian ini menunjukkan, tindak pidana penodaan agama di Indonesia kualifikasinya adalah menghina Tuhan, Firman dan sifat-Nya, serta mengejek, menodai atau merendahkan suatu agama yang dianut di Indonesia, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan.
Kata kunci : delik, penodaan agama.