PENERTIBAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya)

Perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia merupakan aktivitas yang secara tegas dilarang berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan karena berpotensi merugikan industri dalam negeri serta tidak menjamin standar kesehatan dan keselamatan bagi konsumen. Namun dalam praktiknya, perdagangan pakaian bekas impor masih banyak ditemukan di berbagai daerah, salah satunya di kawasan Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas praktik perdagangan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di kawasan Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di kawasan Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya belum terlaksana secara optimal. Meskipun secara normatif terdapat ketentuan hukum yang melarang perdagangan pakaian bekas impor, dalam praktiknya aktivitas perdagangan tersebut masih berlangsung. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi penegak hukum, tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor serta faktor ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penertiban hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor di kawasan Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi terkait, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar pelaksanaan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat diterapkan secara lebih optimal.