SURAT KUASA KHUSUS YANG CACAT FORMIL DALAM HUKUM ACARA PERDATA (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/Pdt.PK/2014)

Surat kuasa khusus yang tidak sah dan mengandung cacat formil, tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa selaku pihak formil mewakili pemberi kuasa didepan pengadilan dinyatakan tidak sah. Selanjutnya dikatakan, “jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedangkan surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa itu berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak khusus. Tidak tepat Putusan Hakim Nomor 109/Pdt.PK/2014 yang menyatakan menerima gugatan penggugat untuk sebagian dan tidak menyatakan surat kuasa penggugat itu cacat hukum/tidak sah, sebab penggugat tidak menerangkan dengan jelas dan tegas mengenai siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak hutan lindung. Apa tergugat I atau II, serta waktu yang dilakukan, tempat, batas kerusakannya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute aproach) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang ditangani.
Hasil penelitian ini Surat kuasa untuk Kejaksaan Negeri Bangkalan pada umumnya adalah, harus memuat unsur-unsur yaitu , Adanya Pokok Masalah, Identitas, Batasan, Hak Institusi, si Penerima, dan si Pemberi. Di dalam surat kuasa harus mencantumkan semua unsur- unsur tersebut dan harus di lengkapi karena apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka akibatnya fatal. Sedangkan surat kuasa untuk advokat setelah disepakati kemudian advokat membuat berita acara gugatan, yaitu: Identitas pihak secara lengkap, meliputi: nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal. Dan Posita. Dan juga petitum.