IMPLEMENTASI AGILE GOVERNANCE DALAM PENGATURAN DESA WISATA BIRA TENGAH KABUPATEN SAMPANG

Dalam pemerintahan desa, pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha desa, adapun bentuk usaha yang dapat dijalankan oleh pemerintah desa melalui badan usaha milik desa selanjutnya disebut (Bumdes) ialah desa wisata, di kabupaten sampang desa wisata yang telah berstatus maju adalah Desa Wisata Bira Tengah, meski telah berstatus maju desa wisata tersebut masih menghadapi tantang berupa rendahnya keterlibatan masyarakat akibat adanya pandangan yang salah terhadap dunia pariwisata sehingga perlu adanya jawaban atas tantangan tersebut. Agile governance merupakan jawaban atas tantangan tersebut sebab konsep ini menekankan tata kelola yang gesit, adaptif dan melibatkan masyarakat secara aktif serta adanya penggunaan teknologi. Sehingga perlu diketahui bagaimana pengaturan prinsip-prinsip Agile governance dalam peraturan perundang-undangan serta bagaimana kesesuaian penerapan prinsiprnprinsip Agile governance dalam pengelolaan Desa Wisata Bira Tengah. Metode penelitian menggunakan hukum empiris. pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam peraturan perundangrnundangan terdapat beberapa prinsip-prinsip dari Agile governance yang telah diatur secara implisit dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa wisata antara lain : good enough governance, business driven, human focused, Based on quickwins, systemic and adaptive approach, Sedangkan penerapan 6 prinsip dari agile governance di Desa Wisata Bira Tengah 5 prinsip telah diterapkan antara lain : good enough governance, bussiness driven, human focused, based quick wins, systemic and adaptive approach sedangkan prinsip yang belum diterapkan adalah simple design and continuous refinement. Kata Kunci: Agile Governance, Pengaturan, desa wisata.