IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA PENGELOLAAN WISATA PANTAI LON MALANG SAMPANG

Dalam upaya menciptakan kemudahan berusaha dan investasi, Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengubah sistem perizinan dari perizinan konvensional menjadi perizinan berbasis risiko. Regulasi ini mewajibkan setiap kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko usaha yang ditimbulkan. Penelitian ini mengkaji implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 pada pengelolaan wisata di Pantai Lon Malang, yang merupakan salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh BUMDes Mitra Mandiri, yang dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian administratif antara perizinan yang dimiliki dengan kegiatan usaha yang dijalankan, khususnya aktivitas wisata air yang tergolong risiko menengah tinggi yang tidak tercantum dalam perizinannya. Sehingga perlu diketahui Apakah perizinan usaha pariwisata pantai lon malang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap ketidaksesuaian perizinan kegiatan usaha pariwisata Pantai Lon Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif BUMDes Mitra Mandiri telah memiliki NIB sebagai legalitas dasar perizinan sesuai dengan Pasal 206 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2025. Namun terdapat ketidaksesuaian karena tidak seluruh legiatan usaha tercantum dalam NIB yang dimiliki, padahal aktivitas wisata air seperti speed boat, banana boat, dan perahu kano telah beroperasi dan termasuk kategori risiko menengah tinggi yang memerlukan Sertifikat Standar diverifikasi sesuai Pasal 132 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2025. Selain itu, tindakan pemerintah daerah provinsi dalam melakukan pengawasan belum berjalan optimal karena adanya pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi serta koordinasi yang belum efektif, sehingga pengawasan cenderung bersifat insidental dan belum diikuti penerapan sanksi administratif secara tegas.