PENYESUAIAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK MENURUT PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan dinamika hukum baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait penyesuaian masa jabatan kepala daerah akibat penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Putusan tersebut pada satu sisi menegaskan larangan perpanjangan masa jabatan kepala daerah di luar ketentuan konstitusional, namun di sisi lain membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan mekanisme masa transisi melalui rekayasa konstitusional (constitutional engineering). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kepastian masa jabatan kepala daerah serta implikasi yuridis pengisian jabatan kepala daerah selama masa jeda Pilkada Serentak.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan masa jabatan kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta mengkaji implikasi hukum terhadap pengisian jabatan kepala daerah dalam konteks penundaan Pilkada Serentak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara yuridis normatif.