URGENSI PENGATURAN PEMBATASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABOLISI TERRHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden merupakan hak prerogatif yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai pembatasan pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan pembatasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana korupsi serta implikasi hukumnya dalam perspektif negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan pembatasan yang jelas terhadap pemberian amnesti dan abolisi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang kompromi politik dalam pengambilan keputusan, serta berpotensi bertentangan dengan prinsip independensi peradilan dan supremasi hukum. Selain itu, pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa kriteria yang jelas dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan terukur agar penggunaan hak prerogatif Presiden tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum serta mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.