PERMOHONAN ISBAT NIKAH SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK DICATATKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 161/PDT.G/2014/PA.TLG)

ABSTRAKrnPasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Tetapi dalam kenyataannya masih sering terjadi permasalahan, Dalam putusan tersebut adanya permasalahan yang timbul dalam perkawinan poligami siri, seperti tidak adanya aspek legalitas dan sulitnya persyaratan izin poligami yang harus dipenuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui ketepatan hakim menerima permohonan Isbat nikah dengan acuan tidak keberatan dari Istri Pertama dalam Putusan Pengadilan Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan hukum Normaltif Penelitian Normatif adalah metode untuk menemukan alturan hukum, perinsip – perinsip hukum, malupun doktrin doktrin hukum, guna menjawab isu isu hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian ketepatan hakim menerima permohonan Isbat nikah dengan acuan tidak keberatan dari Istri Pertama dalam Putusan Pengadilan Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG Dalam kasus ini, Pengadilan Agama Taliwang dalam menjatuhkan putusan telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan seperti Persetujuan Termohon atas perkawinan, menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita, pengakuan para Pemohon, Pernyatan tentang pembagian nafkah. Disarankan kepada penegak hukum, perlu diingat bahwa dalam menangani kasus ini, mereka harus mempertimbangkan dengan cermat aspek hukum dan juga aspek sosial. Pengakuan terhadap nikah siri dapat memicu ketidakadilan dan ketidaksetaraan bagi para istri dan anak-anak yang terlibat dalam poligami siri. Sedangkan bagi pemohon dn termohon, perlu memastikan bahwa dokumen dan bukti yang diperlukan dalam proses permohonan disiapkan dengan baik dan lengkap.rnKata Kunci : Poligami, Perkawinan tidak dicatatkan.