PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Lembaga Kepresidenan sebagai salah satu lembaga negara memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelenggarakan negara di bidang eksekutif. Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Wakil Presiden umumnya ditetapkan oleh UUD suatu negara untuk mendampingi Presiden jika Presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika Presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat Presiden. Dalam konteks Indonesia, terkait dengan Wakil Presiden diatur dalam UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan kewenangan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan kenegaraan serta juga memperoleh kejelasan terhadap pertanggungjawaban dalam melakukan kewenangannya menurut UUD 1945. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan masih berlaku di indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Wakil Presiden bergantung pada pelimpahan kewenangan yang di berikan Presiden. Selain itu, UUD 1945 tidak mengatur kepada siapa Wakil Presiden itu bertanggungjawab dalam melaksanakan kewenangannya.

Kata kunci : Wakil Presiden, Pertanggungjawaban, Kewenangan.