TRUNOJOYO-Tugas Akhir-30083-210121100007_Abstract_TOC.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (26kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-30083-210121100007_Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-30083-210121100007_Chapter1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (134kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-30083-210121100007_Chapter2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (194kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-30083-210121100007_Chapter3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (218kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-30083-210121100007_Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (31kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-30083-210121100007_References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (92kB)
Abstract
ABSTRAKrnrnrnPerda menjadi salah satu alat untuk melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas agar pembentukan perda lebih terarah, terkoordinasi, dan penyelesaiannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Propemperda. Secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan.rnMetode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) digabungkan dengan Pendekatan Fakta (The Fact Approach).rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pamekasan memiliki jangka waktu masing-masing setiap tahapannya. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mewajibkan daerah untuk melakukan harmonisasi pada rancangan Perdanya menyebabkan jangka waktu tersebut tidak dapat ditepati. Tentunya pengaturan ini merupakan langkah awal perbaikan, dimana sebelumnya pengharmonisasian masih dilakukan oleh biro hukum pemerintah daerah provinsi, dan bagian hukum baik di kabupaten/kota. Dengan demikian proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang yang baru ini dilakukan sampai dengan peraturan daerah. Ketentuan ini juga diharapkan bisa menjawab permasalahan yang selama ini terdapat ribuan peraturan daerah yang bermasalah, sehingga terciptanya peraturan yang baik dari hulu sampai dengan hilir.rnKata Kunci: Jangka Waktu Perda, Pengharmonisasian Perda
| Item Type | Thesis (Tesis) |
|---|---|
| Thesis Type | S2 |
| Creators | Creators NIM LINDA CAHYA RAMADHANI |
| Department | S2 Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Jangka Waktu Perda, Pengharmonisasian Perda |
| Divisions | Fakultas Hukum > S2 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 17 Oct 2026 17:38 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:17 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/27821 |
