PENYELENGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pemilihan Kepala Desa adalah ajang pesta demokrasi yang
diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih kepala desa, dengan harapan
nantinya kepala desa yang dipilih secara langsung oleh warga desa dapat
memajukan dan membangun desa ke arah yang lebih baik. Pesta demokrasi ini
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai
penyempurnaan undang-undang desa terdahulu. Sehingga seluruh rangkaian mulai
dari tahapan sampai pelaksanaanya telah diatur dalam ketentuan perundangundangan
yang
telah
ditetapkan.

Namun diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki
sejumlah masalah contohnya ialah karena ditetapkannya batas minimal calon
kepala desa yang dapat mendaftar adalah minimal dua orang. Maka dari itu
banyak sekali calon yang ingin mendaftar mengajak keluarganya sebagai lawan
dalam pemilihan kepala desa, tentu saja lawan tersebut hanya sebagai kamuflase
untuk mencari celah dari ketentuan pasal yang mengatur batas minimal calon.
Jenis penelitian ini yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki sejumlah celah. Salah satunya adalah
batasan calon minimal calon kepala desa yang diatur minimal dua calon. Kuatnya
calon terutama dari calon petahana di suatu desa mengakibatkan seringkali hanya
memunculkan satu calon saja sampai akhir batas pendaftaran. Keadaan seperti ini
seringakli merupakan celah bagi calon petahana yang ingin maju ke pemilihan
kepala desa dengan mengajak keluarga mereka sebagai sebagai lawan samaran
atau seringkali disebut dengan calon bayangan. Kejadian seperti ini tentunya akan
merugikan warga desa yang bersangkutan karena mereka mau tidak mau harus
memilih calon kepala desa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kejadian ini dinilai akan mencederai hak
konstitusioanl yang dimiliki oleh setiap warga negara serta prinsip demokrasi.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Batas minimal Calon, Prinsip Demokrasi.