KEABSAHAN LELANG OBJEK JAMINAN KREDIT

Kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank kepada masyarakat. Untuk mengamankan kredit yang telah dikeluarkannya, bank akan meminta jaminan kepada debitur. Hal tersebut bertujuan agar jikalau nanti debitur tidak bisa melunasi kreditnya maka bank akan menjual objek jaminan tersebut melalui lelang. Hal tersebut juga dilakukan oleh Bank Mega Cabang Gorontalo. Namun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan lelang disini yaitu tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur bahwasanya jaminan yang diberikannya akan di lelang untuk melunasi kreditnya. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan apakah lelang yang dilakukan oleh Bank Mega Cabang Gorontalo dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3249/K/pdt/2015 sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas lelang yang dilakukan oleh Bank Mega Cabang Gorontalo yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3249/K/pdt/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang hak tanggungan yang telah dilakukan oleh Bank Mega Cabang Gorontalo merupakan lelang yang dilakukan tanpa melaksanakan tahapan penyelamatan kredit bermasalah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP, selain itu pelaksanaan lelang tanpa pemberitahuan kepada pihak debitur telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.0/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Oleh karena itu beberapa hukum melindungi debitur jikalau terjadi lelang demikian diantaranya yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh kreditur dalam melaksanakan lelang menurut Undang-undang Hak Tanggungan dan juga adanya fasilitas pengaduan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi nasabah dan kreditur dalam menyelesaian sengketa yang terjadi diantara mereka.