STATUS OBJEK JAMINAN FIDUSIA SAAT DEBITUR DINYATAKAN PAILIT

Dalam perspektif hukum jaminan dan hukum kepailitan, jaminan fidusia sejatinya memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seorang kreditur separatis sebagai penerima hak jaminan fidusia. Namun dalam hal debitur dinyatakan pailit, dimana objek jaminan fidusia dimasukkan dalam boedel pailit, memunculkan persoalan hukum tersendiri yang berpengaruh terhadap status objek jaminan kebendaannya, kedudukan dan pelaksanaan hak seorang kreditur separatis dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri jakarta Pusat Nomor: 33/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. yang menyatakan objek jaminan fidusia dimasukkan dalam boedel pailit adalah tidak tepat jika diterapkan terhadap benda yang dibebani hak jaminan fidusia, karena berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UUJF menyatakan jaminan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Selain itu, menurut Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa setiap kreditur pemegang hak kebendaan termasuk pemegang jaminan fidusia dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa, apabila hasil eksekusi benda jaminan fidusia tidak cukup untuk melunasi piutangnya maka sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) UUK-PKPU, kreditur penerima jaminan dapat bersaing secara bersama-sama dengan kreditur konkuren lainnya untuk pelunasan sisa piutangnya.

Kata Kunci: objek jaminan fidusia, kreditur separatis, kepailitan