IMPLIKASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DAN DAERAH

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan program Pemerintah dan pembangunan nasional. Penelitian ini meneliti tentang struktur penganggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta dampak penerapan struktur penganggaran tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis struktur penganggaran dan dampak dari penerapan stuktur penganggaran tersebut terhadap efektivitas pelaksaanan program-program Pemerintah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan baik secara manual maupun melalui internet. Bahan hukum yang ada dianalisa menggunakan metode analis deskriptif.rnHasil penelitian ini, pertama struktur penganggaran berdasarkan Inpres 1/2025 mengakibatkan adanya efisiensi sebesar 8,47% atau sebesar Rp. 306 triliun yang terdiri dari anggaran pusat sebesar Rp. 256 triliun dan transfer terhadap daerah sebesar Rp. 50 triliun. Akan tetapi, bentuk Inpres 1/2025 yang berupa kebijakan administratif dinilai tidak tepat secara fungsi dalam pengelolaan keuangan negara, sebab pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Kedua, dampak struktur penganggaran berdasarkan Inpres 1/2025 sangat bervariasi tergantung fungsi instansi BMKG dan Kementerian PUPR mengalami dampak yang risikonya lebih tinggi karena berkaitan dengan fungsi pelayanan publik dan keselamatan masyarakat, sedangkan pada KemenpanRB dampaknya lebih terkontrol dan tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Setiap instansi di Indonesia memiliki fungsi yang berbeda, baik fungsi pelayanan publik dan fungsi administratif, sehingga pembobotan efisiensi setiap instansi harus ditetapkan dengan mempertimbangkan fungsi strategis dan dampak terhadap keselamatan publik, pemenuhan hak warga, hingga pencapaian tujuan pembangunan nasional.