PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM HUMANITER YANG TERJADI DI ALEPPO

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh konflik bersenjata internal antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi yang terjadi di Aleppo. Pemerintah Suriah dan pihak oposisi melakukan berbagai serangan menggunakan senjata-senjata yang dilarang dalam hukum humaniter internasional tanpa membedakan warga sipil dan kombatan. Akibat dari konflik bersenjata tersebut adalah banyak dari warga sipil yang menjadi korban dan fasilitas umum hancur. Hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pelanggaran hukum humaniter apa saja yang terjadi selama konflik bersenjata di Aleppo dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.
Metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan dilakukan analisa secara deskriptif analisis.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelanggaran yang terjadi di Aleppo merupakan pelanggaran berat HHI terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977, pelanggaran tersebut juga merupakan kejahatan perang dan memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk menyelesaikan konflik bersenjata tersebut, diperlukan pembentukan suatu pengadilan campuran (Hybrid Court) untuk mengadili pelaku pelanggaran berat HHI yang terjadi di Aleppo.