KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM SUDUT REFORMULASI HUKUM

Diskresi kepolisian diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian NRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal tersebut mengartikan ‘bertindak menurut penilaiannya sendiri’ sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Namun, ketidakcukupan aturan menyebabkan kepolisian mengartikan diskresi secara luas dan bebas. Tidak adanya pedoman terkait wewenang diskresi maka, perlu adanya reformulasi pembaruan hukum. Selama ini, penafsiran diskresi hanya didasarkan pada keyakinan individu anggota kepolisian saja. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terkait esensi wewenang diskresi. Oleh karena itu, perlu adanya aturan terkait konsep pada wewenang diskresi agar pelaksanaannya dapat berorientasi pada tujuan hukum dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Selain itu, kepolisian wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Kepolisian.