PENGATURAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG JASA UMUM (STUDI DI KABUPATEN BOJONEGORO)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kesempatan daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi. Kewenangan dalam mengurus keuangan daerah,pemerintah daerah berusaha untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu sektor yang pelu ditingkatkan untuk menunjang penerimaan daerah adalah Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin terentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk pengaturan dalam retribusi parkir dan sanksi terhadap pelanggaran retribusi parkir.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum berupa primer, bahan hukum sekunder , metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis data penelitian hukum normatif yang diperoleh dengan cara deskriptif analisis.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa ketentuan Retrbusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Bojonegoro tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boonegoro Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Pasal 44 ayat (2). Bentuk pengaturan tarif yang dipungut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum, disamping itu sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan retribsui parkir Di Tepi Jalan kurang memberikan efek jera terhadap yang melakukan pelanggaran.