ANALISIS YURIDIS NETRALITAS ASN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis integritas, dan bebas dari intervensi politik birokrasi. Namun, praktik dilapangan memperlihatkan bahwa terdapat kelemahan dalam pengaturan UU Pilkada dan ASN sehingga berdampak pada maraknya pelanggaran netralitas aparatur pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, studi ini mengkaji ketentuan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada (khususnya pasal 70 dan 71) dan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan netralitas SN dalam pilkada belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Kelemahan utama meliputi pembatasan kewajiban netralitas hanya pada masa kampanye yang bertentangan dengan sifat permanen netralitas ASN, sanksi yang tidak proporsional, ketiadaan pengaturan eksplisit untuk pelanggaran di ranah digital, serta konflik norma antara UU pilkada dan UU ASN.rnPembaruan regulasi dinilai sangat mendesak. Rekomendasi yang diajukan mencakup perluasan ruang lingkup kewajiban netralitas ke seluruh tahapan Pilkada, pengaturan yang tegas untuk aktivitas digital, penguatan sistem sanksi yang lebih proporsional dan terintegrasi serta harmonisasi norma dan mekanisme pengawasan terpadu antara Bawaslu, KASN dan kementerian dalam negeri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum untuk menjamin netralitas birokrasi, meningkatkan integritas, dan mendukung penyelenggaraan Pilkada yang demokratis