PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

Sebagai aktor pahlawan devisa Negara, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang
merupakan pekerja berasal dari Indonesia serta menghasilkan barang atau jasa dan
mendapatkan upah di Negara lain. Sudah seharusnya para TKI mendapatkan
Perlindungan secara utuh, sebagai timbal balik antara pemerintah terhadap TKI
baik dari pra penempatan, penempatan, sampai purna penempatan. Kurangnya
koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal tanggung
jawab terhadap TKI yang mengakibatkan permasalahan, dan realita perlindungan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pamekasan terhadap TKI.
Penelitian ini memaparkan tentang pemilahan tanggung jawab antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah terhadap TKI serta peran pemerintah kabupaten
Pamekasan dalam melindungi TKI yang berasal dari kabupaten tersebut.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris di
beberapa instansi yang bertanggung jawab atas TKI di kabupaten Pamekasan,
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam
kenyataannya di masyarakat.
Hasil dari penelitian ini, terdapat pemilahan tanggung jawab dalam
melindungi TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Serta realita perlindungan TKI asal kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh
pemerintah kabupaten Pamekasan terdapat berbagai permasalah mulai dari
banyaknya TKI nonprosedural, deportasi, dan lain sebagainya.

Kata Kunci : TKI, Perlindungan TKI, Pemerintah Daerah