PEMBUATAN MAHAR UANG HIAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Mata uang Rupiah merupakan salah satu sebuah negara yang harus dijaga dan
dibanggakan oleh seluruh masyarakat Republik Indonesia. Dalam sejarah peradaban
manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah
di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu,
atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh satu
negara kepada negara lainnya. Dalam suatu pernikahan kita mengenal mahar. Mahar
adalah mas kawin atau harta yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon
mempelai wanita baik berbentuk uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan
dengan hukum islam, sering dijumpai mahar berupa uang tunai yang dibentuk dan
dilipat sedemikian rupa untuk membuatnya terlihat lebih menarik. Padahal Rupiah
dianggap sebagai salah satu simbol negara sehingga harus dihormati. Maka muncul
suatu permasalahan apakah pembuatan mahar yang menggunakan uang hias dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan uang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
normatif, yaitu penelitian yang mendasar pada hukum positif berupa peraturan
perundang – undangan dan yurisprudensi. Metode penelitian normatif adalah suatu
metode yang menggunakan undang-undang dalam penelitian penulisannya dan
langsung merujuk pada undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian
penulis. Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah bahan hukum
primer dan bahan skunder.
Dari hasil penelitian tersebut, maka pembuatan mahar dengan menggunakan
uang dengan cara dihias tidak dapat dikatakan sebuah tindak pidana mata uang dan
tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena salah satu unsur dalam rumusan tindak
pidana terkait tindak pidana mata uang tidak terpenuhi

Kata Kunci :Uang, Perusakan, Mahar