EFEKTIVITAS PENGATURAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI SUMENEP

ABSTRAK
Pada umumnya hakikat korupsi muncul bukan karena takdir namun korupsi muncul sebagai penyakit dari ulah seseorang yang tentunya pasti ada obatnya seperti halnya mengatasi dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang tidak hanya dilakukan melalui aparat penegak hukum namun keikutsertaan peran aktif masyarakat di dalamnya. Dalam penulisan ini akan dibahas secara mendalam bagaimanakah bentuk peran aktif masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mengetahui bentuk peran aktif masyarakat terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (penelitian hukum sosiologis) dengan menggunakan metode pendekatan secara deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi (observation), wawancara (interview) dan dokumentasi (documentation).
Bentuk peran aktif masyarakat itu sangat penting seperti pelaksanaan Musrenbangdes yang akan dilakukan di mulai dari tingkat keluarahan/desa yang partisipasi masyarakatnya bersifat sangat terbuka sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan secara tegas bahwa dalam pengaturan desa berasaskan pada asas partisipasi yaitu masyarakat turut ikut berperan aktif dalam kegiatan penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan desa.
Kata Kunci : peran masyarakat, upaya pencegahan, tindak pidana korupsi dana desa.