PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DENGAN PASANGAN CALON TUNGGAL DI INDONESIA

Sejak pasca reformasi, peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia selalu mengalami dinamika perubahan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Memasuki tahun 2015, terjadi fenomena pilkada dengan pasangan calon tunggal yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan tidak pernah diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlu dikaji bagaimana dinamika pengaturan pilkada pasca reformasi hingga saat ini dan bagaimana pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal di Indonesia berdasarkan konsep demokrasi dan konstitusi.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif, karena ditujukan pada peraturan perundang-undangan, sehingga erat kaitannya dengan perpustakaan. Selain itu, ada dua pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Dinamika perubahan pengaturan perundang-undangan mengenai pilkada disebabkan karena adanya tuntutan masyarakat untuk melaksanakan pilkada secara demokratis dan dipilih secara langsung oleh masyarakat seperti halnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta diperbolehkannya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui jalur independen sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara. Selain itu, muculnya fenomena pilkada dengan pasangan calon tunggal sejak tahun 2015 yang lalu, secara konstitusional harus tetap dilaksanakan, karena UUD NRI 1945 telah menjamin hak konstitusional warga negara yang dalam hal ini adalah hak untuk dipilih dan memilih. Akan tetapi, pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal harus diupayakan tidak terjadi lagi sebagai bentuk antisipasi adanya rekayasa politik oleh calon petahana atau calon dari partai penguasa yang justru akan merugikan rakyat.
Kata Kuci: Demokrasi, Konstitusi, Pilkada, Calon Tunggal