PENERAPAN PASAL 56 AYAT (4) PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG ASET HIBAH BUMDESA (STUDI KASUS WISATA KRAHIGA BUMDESA KAROMAH DESA KRAMAT)

Pembangunan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal. Dalam praktiknya, BUM Desa sering menerima hibah dari pihak ketiga sebagai bentuk dukungan pengembangan usaha, termasuk pada sektor pariwisata desa. Namun demikian, penerimaan dan pengelolaan hibah tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penerimaan aset hibah berupa satu unit sekoci dari PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia kepada Pemerintah Desa Kramat yang secara substansi diperuntukkan bagi BUM Desa Karomah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pasal 56 Ayat (4) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 mengenai aset hibah BUM Desa di Wisata Krahiga serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pengelolaan aset hibah tersebut.rnPenelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Pemerintah Desa, pengurus BUM Desa, dan pengelola wisata (Pokdarwis), serta melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan antara ketentuan normatif dan praktik yang terjadi di lapangan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 56 Ayat (4) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 belum berjalan efektif karena hibah tidak disalurkan langsung kepada BUM Desa dan tidak disertai mekanisme penyerahan serta pencatatan aset yang sah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan status kepemilikan aset dan berpotensi memunculkan sengketa keperdataan dalam pengelolaan Wisata Krahiga. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur nonlitigasi dengan pendekatan hukum perdata, antara lain melalui musyawarah desa, penegasan status aset, dan penyusunan perjanjian kerja sama tertulis sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan aset BUM Desa.