IMPLEMENTASI PASAL 20 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN MENGENAI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (STUDI KASUS WISATA KRAHIGA)

Pasal 20 huruf b Undang-Undang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar. Sehingga pengelola wisata berkewajiban menyediakan pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pengelolaan destinasi wisata yang belum memenuhi ketentuan tersebut, salah satunya di Wisata Krahiga yang berlokasi di Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi wisatawan dan ketidakpastian hukum, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Pasal 20 huruf b Undang-Undang Kepariwisataan mengenai SOP di Wisata Krahiga serta mengkaji akibat hukum terhadap ketidakpatuhan pengelola wisata dalam pemenuhan SOP.rnMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata dan pemenuhan hak-hak wisatawan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 20 huruf b Undang-Undang Kepariwisataan di Wisata Krahiga belum terlaksana secara optimal. Ketiadaan SOP menyebabkan pelayanan kepariwisataan belum memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang seharusnya dijamin oleh pengelola wisata yaitu Pokdarwis. Ketidakpatuhan terhadap Pasal 20 huruf b Undang-Undang Kepariwisataan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyusunan SOP bagi Wisata Krahiga untuk menjamin hak wisatawan atas pelayanan kepariwisataan yang sesuai standar.