REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PERSOALAN PENAMPUNGAN PENGUNGSI LUAR NEGERI DI INDONESIA

ABSTRAKrnPersoalan penampungan terhadap pengungsi warga negara asing merupakan sebuah tantangan keniscayaan dalam menjalankan pemerintahan suatu negara yang hidup berdampingan dengan negara-negara lain. Secara umum aturan penanganan pengungsi dilakukan berdasar kepada ketentuan hukum internasional yang bersumber dari konvensi internasional 1951 tentang pengungsi dan protokol tahun 1967 yang menjelaskan terhadap konvensi 1951. Indonesia merupakan negara yag tidak meratifikasi konvensi tersebut, namun penanganan terkait penampungan pengungsi diatur didalam hukum nasional yang bersandar kepada UUD NRI 1945 pasal 28 G, UU Hubungan Luar Negeri tahun 1999 serta Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang mengatur bahwa penampungan terhadap pengungsi ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa rumah detensi imigrasi adalah tempat bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian bukan untuk pengungsi. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidak jelasan hukum terhadap penanganan penampungan bagi pengungsi luar negeri yang juga bisa diartikan adanya kekosongan hukum karena peraturan presiden haruslah tidak boleh bertentangan dengan UU sebagai peraturan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap penanganan persoalan penampungan pengungsi luar negeri di Indonesia sehingga dapat menghindari ketidak harmonisan antar kebijakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa penanganan terhadap persoalan penampungan pengungsi luar negeri dapat menimbulkan akibat hukum selain kepada pengungsi, juga kepada negara tempat dia melakukan pengungsian. Dalam kebijakan hukum terhadap penanganan persoalan penampungan bagi pengungsi di Indonesia terdapat ketidak harmonisan antar aturan hukum. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidak selarasan ketentuan antara peraturan pelaksana dengan peraturan diatasnya. Sebagai negara yang dijadikan tempat transit para pengungsi mengakibatkan Indonesia turut terlibat dalam permasalahan penampungan terhadap pengungsi. Meskipun tidak menjadi subjek hukum permanen atas permasalahan tersebut, Indonesia berkewajiban untuk turut membantu bagi perlindungan serta pemenuhan hak-hak pengungsi yang sifatnya hanya sementara sampai para pengungsi tersebut ditempatkan ke negara lain yang menerima pengungsi untuk tinggal disana. Kata kunci : Pengungsi, Kebijakan Hukum, Penampungan.