PEMENUHAN PERJANJIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) KAROMAH DENGAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DESA KRAMAT BANGKALAN AKIBAT SELISIH BAGI HASIL PENGELOLAAN SEWA PERAHU DI WISATA KRAHIGA

Pengelolaan wisata desa melalui kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Dalam praktik pengelolaan Wisata Krahiga di Desa Kramat, Kabupaten Bangkalan, kerja sama tersebut belum didukung oleh perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pembagian hasil. Terjadi selisih bagi hasil yang tidak dipenuhi oleh pihak Pokdarwis kepada BUM Desa Karomah sebagaimana kesepakatan awal, yang berimplikasi pada terjadinya wanprestasi. Penelitian ini difokuskan pada pemenuhan perjanjian akibat selisih bagi hasil serta mekanisme penyelesaian sengketa antara para pihak dalam pengelolaan wisata desa. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BUM Desa, Pokdarwis, pemerintah desa, masyarakat sekitar wisata, serta forum group discussion (FGD), yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum perjanjian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan fakta lapangan dengan norma hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan lemahnya kepastian hukum dalam pembagian hasil sehingga membuka ruang terjadinya wanprestasi oleh Pokdarwis dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada BUM Desa. Pemenuhan selisih bagi hasil belum berjalan optimal karena pendapatan lebih difokuskan pada operasional internal pengelola wisata tanpa sistem akuntabilitas yang jelas. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi pemerintah desa, namun belum memberikan pemulihan hak secara efektif, sehingga diperlukan penguatan perjanjian tertulis serta mekanisme pengawasan keuangan yang transparan.