PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PLATFORM MEDIA SOSIAL SEBAGAI KORPORASI TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

AbstrakrnPenelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana Platform Media Sosial terhadap penyebaran konten pornografi dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan hukum yang dianalisis adalah apakah Platform Media Sosial sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keberadaan dan tersebarnya konten pornografi yang diunggah oleh pengguna. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pornografi telah mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap pelaku individu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana Platform Media Sosial masih menunjukkan kekosongan norma. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum di ruang siber.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin, dan pendapat para ahli digunakan untuk memperkuat analisis mengenai teori pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya teori identifikasi dan corporate culture.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Platform Media Sosial dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana berdasarkan pengakuan korporasi dalam KUHP baru. Melalui penerapan teori identifikasi dan corporate culture, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan apabila terdapat kebijakan, kelalaian sistemik, atau pembiaran yang memungkinkan tersebarnya konten pornografi. Dengan demikian, diperlukan perumusan regulasi yang lebih tegas dan adaptif guna menutup kekosongan hukum serta memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital.rnKata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Platform Media Sosial Korporasi.