PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA MASYARAKAT BATAK TOBA

ABSTRAK Perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Demikian juga dengan perceraian, perceraian yang hanya dilakukan secara hukum negara saja tetapi apabila hukum agama melarang, tidak dapat memberikan legalitas perceraian tersebut. Apabila hukum agama kedua belah pihak melarang perceraian, maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan, meskipun Undang-Undang atau pun hukum negara memungkinkannya. Hukum adat Batak apabila akan terjadi perceraian, maka akan diselesaikan terlebih dahulu secara adat,yaitu terlebih dahulu dikumpulkan penatua-penatua adat dan juga kerabat kekerabatan dari dalihan na tolu untuk membicarakan hal-hal yang terjadi diantara kedua belah pihak, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,dijelaskan dalam Pasal 38 “Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan” dan dalam Pasal 39 menyatakan”Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian masyarakat Batak Toba Kristen di Samosir berdasarkan hukum adat dan ajaran agama Kristen dan untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara perceraian Batak Toba Kristen, sejalan atau tidak dengan hukum adat Batak Toba dan ajaran agama Kristen. penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu yaitu penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan hukum yang menjadi variabel akibat/merupakan studi hukum kepada masyarakat.Penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian ialah pelaksanaan perceraian pada masyarakat Batak Toba Kristen di Samosir berdasarkan hukum adat dan ajaran agama Kristen tidak pernah terjadi karena hal ini tidak bisa diterima masyarakat, selain memisahkan suami isteri tetapi juga akan memisahkan dua keluarga besar. Para penantua adat dan pemimpin gereja tidak akan mengabulkan keinginan mereka yang ingin bercerai/ berpisah tetapi akan berusaha mendamaikan dengan berbagai cara. Pihak yang ingin bercerai memilih menjauhi/ menghindari penatua adat dan pemimpin gereja dan lebih memilih mengasingkan diri (pindah ranjang dengan pasangannya). Kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perceraian tidak sejalan dengan hukum adat Batak Toba dan ajaran agama Kristen, karena nilai-nilai dalam hukum adat dan ajaran agama Kristen menentang adanya perceraian. Adat Batak Toba dan ajaran agama Kristen tidak mengkehendaki adanya perceraian

Kata kunci: Adat Batak Toba, Agama Kristen, Hukum Negara, dan Perceraian